Indonesia siap invasi Malaysia, 200 rudal diarahkan ke KL

Breaking news - Saat ini, militer Indonesia telah memasang 200 rudal jarak jauh berbagai varian di sekitar selat malaka yang diarahkan ke Ibu Kota Malaysia, Kuala Lumpur. Adapun target utama antara lain, gedung parlemen, pusat pemerintahan Ahmad Badawi, menara petronas, serta beberapa objek vital lainnya. Peluncuran rudal-rudal tersebut segera dilakukan apabila Malaysia kembali membuat ulah terkait dengan klaim atas warisan tradisional budaya Indonesia maupun pelanggaran territorial baik disengaja maupun tidak disengaja.

Pejabat militer Indonesia menyatakan siap akan memborbadir Kuala Lumpur dan menginvasi Malaysia jika negara itu kembali melakukan klaim budaya maupun pelanggaran batas territorial. Rencana agresi militer dengan sandi operasi "Ganyang Malon" beredar diluas di masyarakat khususnya mereka yang tinggal di perbatasan Indonesia – Malaysia. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan negara yang mendapat kemerdekaan hadiah dari UK itu, telah mendorong kebijakan militer Indonesia menjadi lebih agresif dengan mengandalkan pre-emptive strike terhadap Malaysia.

Untuk mendukung operasi tersebut militer Indonesia sudah menyiapkan skenario militer, logistik persenjataan, melakukan latihan agresi, serta mempersenjatai milisi di sekitar perbatasan Indonesia – Malaysia. Operasi yang ditujukan untuk memberikan efek jera kepada Malaysia yang selalu membuat ulah tersebut, mendapat respon yang baik dari berbagai kalangan domestik maupun internasional.

Adapun skenario militer yang bocor di masyarakat sebagai berikut:

Bila Malaysia kembali melakukan klaim sepihak baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka Indonesia tanpa perlu mengirimkan nota protes ke Pemerintah Malaysia, akan langsung meluncurkan rudal 200 rudal ke jantung kota KL. Prioritas target adalah gedung pemerintahan dan parlemen, stasiun TV dan radio, dan menghancurkan beberapa objek telekomunikasi lainnya, seperti internet dan jaringan telepon seluler. Keadaan ini akan mengisolasi KL sehingga militer Indonesia akan memiliki superioritas akibat rusaknya berbagai infrastruktur vital.

Evakuasi WNI dan staf diplomatik akan dilakukan secara cepat, efisien, dan tepat sasaran oleh militer Indonesia yang sebelumnya telah melakukan infiltrasi intelijen maupun politik melalui partai oposisi dan kelompok organisasi etnik minoritas. Milisi yang sudah dipersenjatai akan melakukan penyerangan-penyerangan minor pada pos-pos militer Malaysia, menyebar ranjau, serta memberikan teror psikologis pada warga sipil, khususnya di Sabah Serawak.
Prajurit yang terjun antara lain unit antiranjau, antikapal selam, antikapal permukaan, antiserangan udara, bantuan tembakan kapal, terjun tempur, infiltrasi Pasukan Katak, dan Intai Amfibi Marinir (Taifib).

Invasi ini akan melibatkan 10,000 tentara dari berbagai kesatuan, 51 kapal perang (KRI), empat Sukhoi TNI AU, serta beberapa persenjataan taktis lainnya. Selain itu, serangan ini juga melibatkan lima pesawat Casa, dua Nomad, lima helikopter, 18 sekoci, empat hovercraft, 32 tank amphibi, 25 truk, serta berbagai senjata strategis lain yang dimiliki TNI AL. Berbagai senjata strategis KRI, seperti rudal exocet MM-38, rudal strela, meriam 120 mm, 57 mm, 40 mm, torpedo sut, bom laut, senjata RBU, dan senjata multi grad 40 laras, dan senjata howitzer 120 Marinir akan dipakai.

Perang diperkirakan tidak akan berlangsung lama mengingat TDRM tidak memiliki pengalaman perang yang dapat diandalkan. Militer Indonesia akan siap berperang secara gerilya maupun perang terbuka. Operasi "Ganyang Malon" diperkirakan akan menghabiskan waktu maksimal 2 X 24 jam.

Dua pesawat Su-30 dan 5 psesawat F-16 mendapat tugas untuk menghancurkan infrastruktur yang masih tersisa di KL. Misi lainnya adalah untuk menghancurkan pangkalan militer Malaysia dan berbagai instalasi pendukung. Sementara itu, 2 pesawat Su-27 da 2 pesawat F-16 akan membumihanguskan wilayah Sabah dan Serawak. Keunggulan Indonesia atas matra udara, darat, dan laut akan memuluskan rencana invasi secara efisien tanpa mendapatkan perlawanan berarti dari TDRM.

Kemudian, 10,000 tentara Indonesia dan artileri berat diturunkan ke KL dan kota sekitarnya dengan menggunakan pesawat Hercules C130 untuk melumpuhkan kekuatan organik yang mungkin masih tersisa. TDRM dan warga sipil yang tertangkap akan ditahan seperlunya untuk dijadikan tameng hidup.

Pada level diplomatik, Indonesia akan memanfaatkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk melakukan kampanye negatif terhadap Malaysia. Lobi-lobi intensif akan dilakukan semaksimal mungkin untuk mengisolasi Malaysia secara politik dan mencegah DK PBB mengeluarkan resolusi. Beberapa konflik internasional akan dieksploitasi untuk mengalihkan perhatian dunia internasional. Kelihaian diplomat Indonesia yang terbukti handal serta memiliki jam terbang pengalaman diplomasi internasional yang panjang, diyakini tidak akan mendapat kesulitan untuk mengatasi serangan diplomat Malaysia yang dikenal tidak pandai berdiplomasi.

Tahap selanjutnya adalah membentuk pemerintahan boneka (shadow government) di Malaysia yang berkiblat ke Jakarta; menghapuskan keanggotaan Malaysia di ASEAN dan beberapa organisasi internasional; membentuk pemerintahan yang demokratis, pluralis, dan manusiawi.

(logicallouse - breaking news.com)

List of Malay racist crimes against the minorities

 List of Malay racist crimes against minorities

And today this is what happened in Malaysia racism,

These lists cover a period of about 49 years since Independence Day in Malaysia (1957):

(1) Out of all the 5 major banks in Malaysia , only one bank is own by multi-racial, the rest are controlled by Malays.

(2) 99% of Petronas (the only one petroleum company) directors are Malays, and the former Prime Minister work as Consultant in Petronas.

(3) 3% of Petronas employees are Chinese.

(4) 99% of 2000 Petronas gasoline stations are owned by Malays.

(5) 100% all contractors working under Petronas projects must be "bumi's status" (Malay).

(6) 0% of non-Malays staffs are legally required in Malay's companies. But there must be 30% Malays staffs in Chinese companies. And big companies in Malaysia require a Malays hold as director status with 51% shareholder. Which this mean non-Malays own company needs to give their property to Malays. And non-Malays citizen can't really own their business.

(7) 5% of all new intake for government police, nurses, army, is non-Malays.

(8) 2% is the present Chinese staff in Royal Malaysian Air Force (RMAF), drop from 40% in 1960.

(9) 2% is the percentage of non-Malays government servants in Putrajaya ( Malaysia main government office). But Malays make up 98%.

(10) 7% is the percentage of Chinese government servants in the whole government (in 2004), drop from 30% in 1960. Only 2 position for non-Malays in political status.

(11) 95% of government contracts are given to Malays; even it is an open tender. Non-Malays contractors tender the lower price and use better materials can't get the contract that government given.

(12) 100% all business licensees are controlled by Malay government e.g. Taxi permits, Approved permits, etc. and all the license are given to government officer families.

(13) 80% of the Chinese rice millers in Kedah (north of peninsular Malaysia ) had to be sold to Malay and controlled by Bernas (Government Org.) since 1980s. Otherwise, life is make difficult for Chinese rice millers.

(14) 100 big companies set up, owned and managed by Chinese Malaysians were taken over by government, and later managed by Malays since 1970's e.g. UTC, UMBC, MISC, etc. This company now is the sole company.

(15) At least 10 Chinese owned bus companies (throughout Malaysia, throughout 40 years) had to be sold to MARA or other Malay transport companies due to rejection by Malay authority to Chinese application for bus routes and rejection for their application for new buses.

(16) 2 Chinese taxi drivers were barred from driving in Johor (South of Peninsular Malaysia) Larkin bus station. There are about 30 taxi drivers and 3 are Chinese in October 2004. Spoiling taxi club properties was the reason given.

(17) 0 non-Malays are allowed to get shop lots in the new Muar (city in south peninsular Malaysia) bus station (November 2004).

(18) 8000 billions ringgit is the total amount the government channeled to Malays pockets through ASB, ASN, MARA, privatization of government agencies like Tabung Haji etc, through NEP over 34 years periods.

(19) 48 Chinese primary schools closed down since 1968 - 2000

(20) 144 Indian primary schools closed down since 1968 - 2000

(21) 2637 Malay primary schools built since 1968 - 2000

(22) 2.5% is government budget for Chinese primary schools. Indian schools got only 1%, Malay schools got 96.5%.

(23) while a Chinese parent with RM1000 salary (monthly) cannot get school-text-book-loan, and a
Malay parent with RM2000 salary is eligible.

(24) 10 all public universities vice chancellors are Malays. And politics in universities are held by Malays. If non-Malays want to form a politics parties, there is no way to get approved.

(25) 5% - the government universities lecturers of non-Malay origins had been reduced from about 70% in
1965 to only 5% in 2004 with the reason Malaysia Education Ministry give full support for Malays only.

(26) Only 5% is given to non-Malays for government scholarships over 40 years.

(27) 0 Chinese or Indians were sent to Japan and Korea under "Look East Policy".

(28) 128 STPM (High Study / A Level) Chinese top students could not get into the course that they aspired i.e. Medicine and doctors (in 2004). Malays with not qualify result can get into the course.

(29) 10% place for non-bumi students for MARA science schools beginning from year 2003, but only 7% are filled. Before that it was 100% Malays.

(30) 50 cases whereby Chinese and Indian Malaysians, are beaten up in the National Service program since
2003.

(31) 25% is Malaysian Chinese population in 2004, drop from 45% since 1957 because government are not
support non-Malays like government support Malays.

(32) 7% is the present Malaysian Indians population (2004), a drop from 12% since 1957.

(33) 2 millions Chinese Malaysians had emigrated to overseas since 40 years ago due to unfair politics.

(34) 0.5 million Indians Malaysians had emigrated to overseas.

(35) 3 millions Indonesians had migrated into Malaysia and became Malaysian citizens with bumi's status.

(36) 600,000 are the Chinese and Indians Malaysians with "red I/C" (a temporary identity card) and were
rejected repeatedly when applying for citizenship for 40 years. Perhaps 60% of them had already passed
away due to old age. This shows racism of how easily Indonesians got their citizenships compare with the
Chinese and Indians

(37) 5% - 15% discount for a Malay to buy a house, regardless whether the Malay is rich or poor

(38) 2% is what Chinese new villages get compare with 98% of what Malays villages got for rural development budget..

(39) 50 road names (at least) had been change from Chinese names to other names.

(40) 1 Dewan Gan Boon Leong (in Malacca) was altered to other name (e.g. Dewan Serbaguna or sort) when it was being officially used for a few days. Government tries to shun Chinese names. This racism happened in around year 2000 or sort.

(41) 0 temples/churches were built for each housing estate. But every housing estate MUST got at least
one mosque/surau built.

(42) 3000 mosques/surau were built in all housing estates throughout Malaysia since 1970 with full
government support. No temples, no churches are built in housing estates that supported by government.

(43) 1 Catholic Church in Shah Alam took 20 years to apply to be constructed. But told by Malay authority
that it must look like a factory and can't look like a church. Still not yet approved since 2004.

(44) 1 publishing of Bible in Iban language banned (in 2002)

(45) 0 of the government TV stations (RTM1,RTM2,TV3) are directors of non-Malays origin.

(46) 30 government produced TV dramas and films always showed that the bad guys had Chinese face,
and the good guys had Malay face. You can check it out since 1970s. Recent years, this tendency becomes less.

(47) 10 times, at least, Malays (especially Umno) had threatened to massacre the Chinese Malaysians
using May 13 since 1969.

(48) 20 constituencies won by DAP would not get funds from the government to develop. Or these Chinese majority constituencies would be the last to be developed

(49) 100 constituencies (parliaments and states) had been racist re-delineated so Chinese voters were
diluted that Chinese candidates, particularly DAP candidates lost in election since 1970s

(50) Only 3 out of 12 human rights items are ratified by Malaysia government since 1960

(51) 0 elimination of, all forms of racial discrimination (UN Human Rights) is not ratified by Malaysia government since 1960s

(52) 20 reported cases whereby Malay ambulance attendance treated Chinese patients inhumanely, and
Malay government hospital staffs purposely delay attending to Chinese patients in 2003. Unreported
cases may be 200

(53) 50 cases each year whereby Chinese, especially Chinese youths being beaten up by Malay youths in
public places. We may check at police reports provided the police took the report, otherwise there
will be no record

(54) 20 cases every year whereby Chinese drivers who accidentally knocked down Malays were seriously
assaulted or killed by Malays

(55) 12% is what ASB/ASN (Malays Own banks) got per annum while banks fixed deposit is only about 3.5% per annum.

(56) The latest news about the police in Malaysia. Believe that the Malaysia police officer have caught
a Chinese girl and punish her with naked body nearby the windows that other people (believe that is
police officer) can took video recording via mobile phones. This news spread to China , and finally
Malaysia government told to public that is Malay girl. After that there's no more news about the
case.

And more cases haven't been discovered.

http://www.network54.com/Forum/238054/thread/1163259940/last-1163772950/List+of+Malay+racist+crimes+against+the+ethnic+Chinese

Squatgate Video - Kemaluan Malaysia - Noh Omar Kurang Ajar

Malingsia Policewoman

A one-minute mobile phone video clip showed a woman (not identified), possibly in her 20s, doing ear squats 10 times in front of a policewoman in what looked like a locker room of a police station. The video clip shot was shown to several MP as well as reporters by DAP’s Seputeh MP Teresa KOK in the Parliament lobby on the morning of 25 November 2005.

The unidentified woman detained was shown later putting on her underwear and a black top. The grainy clip began with the police officer ordering the naked woman to do squats, indicating with her hands that the detainee was to hold her ears while doing them. It is believed that the incident happened last month as Ramadan prayer could be heard.

It is not known who recorded the footage, which appeared to be taken without the knowledge of the two women through a window. It was first published by vernacular China Press on its front page on November 25.

Ms. Kok said she believed that the woman in the video clip was not one of the Chinese women nationals who had lodged reports recently against the Petaling Jaya police for being falsely detained, stripped and abused.

Home Minister Azmi Khalid told a press conference in Parliament after viewing the clip that: “This should not have happened. If police personnel are really involved, then this is police abuse…the government will take the necessary action.” On a related matter, Azmi said “Profiling Chinese women especially those below 35 as being involving in vice should not have happened.”

In a further incident, on 3 November 2005, Ms. Zhen was traveling in a car with four friends, one of whom was Chinese and the other three Malingsians, to a party when they were stopped at a police roadblock in Sungai Buloh. They showed the police their passports but the police personnel said that they suspected the passports were fake.

Ms. Zhen told a press conference in Kuala Lumpur on November 11, that: “Although I don’t understand Malay, but from their gestures, I knew they asked for RM500. Otherwise we will be arrested.” Knowing she had a genuine passport and had nothing to fear, Ms. Zhen refused to pay. Then Ms. Zhen and her female Chinese friend were immediately handcuffed and taken to the Sungai Buloh police station. There she saw a few more women from mainland China detained for allegedly holding fake passports too. Ms. Zhen called her husband, a Malingsian contractor, to bring their marriage certificate but when her husband arrived, the police just ignored him.

At about 6am, the detainees were taken to the Petaing Jaya district police headquaters where their bags were searched. “A policeman and a policewoman at the corner asked me to give them RM50 for yum cha (drink tea). They took five RM10 notes from my bag. I was so frightened at that time as they were very fierce so I agreed. Two other Chinese women also gave them RM50. And my friend just had 3RM, and they took this as well. They distributed the money in front of us to another two or three officers.”

Then Ms. Zhen was taken to a room where a policewoman ordered her to strip naked. ”I felt so ashamed so I turned my back when removing my undergarments. When I did this, the policewoman slapped me and grabbed my breasts.” Then Ms. Zhen was held in a lock-up with 18 others, in which there were no beds. “It was dirty and full of ants. We were not given water to drink. So all of us had to drink tap water and suffered diarrhea.”

Not until 7 November was Ms. Zhen finally released after the Immigration Department verified her passport.

“I never been handcuffed before. There is no humanity in Malingsia?” Ms. Zhen said, breaking into tears. “I never believed reports in newspaper in China of how Chinese nationals have been abused in Malingsia until I experienced it myself.”

Ms. Zhen has lodged reports over the incident with thee Bukit Aman federal police headquaters and Anti-Corruption Agency and she decided to come forward,” I don’t want any other Chinese national to suffer. I want justice to be done.”

Also present at the press conference were DAP Seputeh MP Teresa KOK and DAP Seputeh’s deputy chairperson Rickie Kow Ah Kuan. Ms. Kok said she has written a letter to IGP Mohd Bakri Omar urging him to investigate this case promptly.

Source
Image Source: BBC

No Allah After All for Malaysian Christians

by Imran Imtiaz Shah Yacob, AsiaSentinel, Jan 7.
The Malaysian cabinet’s decision late last week to reinstitute the cancellation of a Roman Catholic newspaper’s publishing license for using the word “Allah” interchangeably with “God” in its Malay-language section has little to do with theology and a lot to do with Malay fears that Christians may be secretly converting members of the Islamic faith.
“They believe that Christians in Malaysia, as in much of the rest of the Asian world, are on an evangelical mission,” said a Kuala Lumpur-based Muslim with access to the thinking of government leaders.
“There are Asian missionaries attempting to convert actively in Malaysia, and confusing Muslims, so the word ‘Allah’ has been banned. The churches have been trying to use Bahasa Malaysia (the Malay language) and attribute the one God in Islam as Allah in Christianity, so as to pull more Malays into the church.”
Sensitive politicians suspect the Catholic church of spearheading the campaign to use the word “Allah” interchangeably with “God” in the belief that the verbal sleight-of-hand could make Malay Muslims more receptive to Christianity.
The Kuala Lumpur-based Catholic Herald, which prints reports in English, Bahasa, Tamil and Chinese, was first notified that it would no longer be allowed to use the word “Allah” on October 18 and November 1. But after informing the publication of the decision, a representative from the Internal Security Ministry delivered a letter dated December 28 with the permit to print without restrictions, the publication’s editor, Father Lawrence Andrew, told the media in Kuala Lumpur.
Non-Muslims have also been barred by the order from using the words solat (ritual prayer), baitullah (the house of God) and kaabah (the holiest shrine in Islam), according to Abdullah Mohd Zin, minister in the prime minister’s department, who told reporters that Prime Minister Abdullah Ahmad Badawi told him to clarify the matter so the public would not be confused.
Despite the fact that according to the CIA World Factbook Muslims make up some 60.9 percent of Malaysia’s population of 27 million, the country’s Muslims – and particularly the leadership of the United Malays National Organisation, the leading ethnic party in the ruling Barisan Nasional coalition ‑ remain hugely insecure about the Christians in their midst. Christians make up a relatively small 9.12 percent of the population, many of those concentrated in the north Borneo states of Sarawak and Sabah, where a protestant church is suing Malaysian authorities for banning the import from Indonesia of six titles for Sunday school classes using the word “Allah” for “God.”
Proselytizing Muslims in Malaysia can and has guaranteed a quick air ticket out of the country for foreign missionaries. Showing a Christian Bible to Malays, who are required by syariah law to be Muslim, has been known to stir near-riots. There are rumors, most likely exaggerated or untrue, of entire Christian churches for Muslims in the southern state of Johor, which abuts the majority Chinese (and largely Christian) Republic of Singapore.
Undeniably, there are Malay Christians, although most keep their religious affiliation well hidden. For instance, the Malaysian website Alternatif-net in 2006 interviewed a Malay Christian woman identified only as Kamariah, who said she and a 34-year-old friend named Natasha were the only ethnic Malays in the international church they visit.
“Many Malay Christians hide themselves and meet secretly,” she told the website. “The only way to get legally married is to marry a Malay Christian who is also still on paper a Muslim. But then our children will also be Muslims on paper, and their children, and the circle is never broken. But if we want to change our identification cards, it won’t happen without problems. The syariah court can decide to put me in prison.”
Concerns have grown on both sides. Christian apprehensions about Muslim dominance also have grown over the last two years. Two or three celebrated court cases have raised fears among Chinese and Indian Christians that the social contract ‑ and constitution ‑ that has allowed religious tolerance since independence in 1957 is being frayed.
Last week the Chinese Christian husband of a dead Malaysian woman sought to stop Islamic authorities from giving her a Muslim funeral amid a dispute over whether she converted to Islam before her death. The court ultimately granted a temporary injunction to prevent the Federal Territory Islamic Council from claiming the body, which lies in a Kuala Lumpur hospital morgue, until January 18, when the case is due to be heard in a civil court. The dead woman’s husband claims she was a Christian at the time of her death. In a 2005 case, an ethnic Indian was buried as a Muslim over the objections of his Hindu wife after a syariah court ruled he had converted to Islam.
Also, in late December the Federal Court threw out a bid by a 28-year-old Indian woman who took her estranged husband to court in an effort to prevent him from converting the couple’s 2-year-old son to Islam. While the court ruled against the woman on a technicality, one of the justices said Malaysia’s syariah, or religious court, would have primacy in the case.
In May, the high court ruled that a 43-year-old Kuala Lumpur woman who renamed herself Lina Joy had in effect lost a 12-year fight to change her religion on her identity card from Islam. She had become a Christian more than a decade earlier; however, the court ruled that the syariah courts had jurisdiction over whether Joy’s religious status would remain Muslim, which was tantamount to denying her claim.
Only once in history have Malaysia’s syariah courts ruled to allow anyone to change religious identity and that case involved an 89-year old woman named Nyonya Tahir who converted to Buddhism in 1936. Her decision was accepted 69 years later in 2006, after she was dead.
As to the Catholic Herald controversy, most religious scholars outside Malaysia agree that Muslims worship a single supreme being that the Arabic language denotes as Allah and that English calls God. The word Allah derives from the singular nature of the monotheistic deity. In the Arab world Allah has always been used by Christians and Jews to denote the one God which the religions share. The same is true in the Farsi language. In Indonesia Christians use “Allah” to denote the supreme being in the Indonesian version of the Malay language. For Muslims, Jesus was a prophet of Islam, and the Koran represents the continuation of God’s revelation begun in the Old Testament.

Di Timur Tengah, bendera Malaysia dibakar!

WorldNewsToday – Sejumlah kedutaan besar Malaysia di Timur Tengah saat ini tengah dilanda berbagai insiden. Pasalnya, hampir setiap hari terdapat kasus pembakaran bendera nasional Malaysia di depan kantor kedutaan mereka sendiri. Tidak hanya itu, para demonstran juga merobek-robek bendera dan melempari kantor kedutaan dengan kotoran unta dan telur busuk. Insiden tersebut merata di berbagai negara Timur Tengah tempat kedutaan Malaysia berada, antara lain Afghanistan, Mesir, Libanon, Palestina, Jordania, Irak, Iran, Suriah serta beberapa negara lainnya.

Ismeth Al Maliki, salah seorang demonstran di Libanon yang diwawancari mengaku , pembakaran bendera Malaysia dilakukan oleh karena ia tidak dapat membedakan bendera Malaysia dan bendera “The Spangled Banner” milik Amerika. Alasan yang sama juga dikemukakan para demonstran lainnya. Bahkan, sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa Malaysia adalah negara boneka Amerika. Mayoritas masyarkat Timur Tengah memang dikenal memiliki sikap anti-Amerika dan juga tidak menyukai segala sesuatu yang identik dengan Amerika.

Seorang pakar Timur Tengah berpendapat bahwa insiden pembakaran yang masih berlanjut hingga saat ini adalah sesuatu yang wajar. Pangkal persoalan sebenarnya adalah tindakan plagiat Malaysia dalam membuat desain bendera nasional yang sama persis dengan bendera Amerika. Pendapat tersebut diamini oleh berbagai jurnalis dan media internasional. Mereka mengatakan desain bendera nasional Malaysia sangat tidak kreatif, kurang visioner, dan tidak peka terhadap kesamaan desain bendera Amerika yang sudah ada sejak tahun 1776.

Insiden tersebut membuat Sekjen PBB, Ban Ki Moon, angkat bicara. Ia mengatakan dapat memahami demonstrasi tersebut. Ia justru memaksa Malaysia untuk menghentikan segala bentuk adopsi, imitasi, plagiar, serta pencurian mentah-mentah hasil karya intelektual serta warisan budaya negara lain.

Sementara itu, Menlu Amerika Condolezza Rice justru mempersalahkan Malaysia yang tidak arif dalam membuat suatu desain untuk produk-produk identitas nasionalnya. Ironisnya, negara-negara yang mendapatkan nota protes dari Malaysia atas insiden tersebut, tidak meresponnya sama sekali. Mereka melihat insiden tersebut sebagai sebuah lelucon politik yang patut ditertawakan, ditengah-tengah upaya mereka dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah. (WorldNewsToday.Com)

The Arrivals Part 7 Indonesian Teks

The Arrivals part 6 Indonesian Teks